Tak seperti penilaiannya terhadap sistem Indonesia Case Base Groups (INA-CBG's) dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sempat berkeinginan mengajukan interpelasi bahkan sempat juga terlontar kata-kata impeachment, kali ini, Anggota Komisi E Ashraf Ali nampak lebih berhati-hati dalam mengemukakan pandangannya terkait program Pemprov DKI.
Hal itu terlihat saat dirinya dimintai komentar soal rencana Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama yang berkeinginan untuk membeli sekolah swasta yang terancam bangkrut untuk dijadikan sekolah swasta.
"Kalau memang itu menjadi kesepakatan antara pihak. Ini kan persoalan melepas dan menambah aset. Keinginan itu wajar saja. Kalau untuk mengantispasi masalah pendidikan, sayang kalau tidak dikelola," ungkapnya, saat ditemui di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (10/6/2013).
Namun, Ashraf menilai, Pemprov DKI harus merapihkan regalusinya terlebih dulu sebelum menjalankan rencananya itu. "Di APBD Perubahan belum ada usulan masalahnya. Kalau iya, kita akan cari tahu sekolah-sekolah swasta mana saja yang mau dilepaskan," tegasnya.
Selain itu, dalam rencana sistem seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan pada Kepala Puskesmas yang juga direncanakan mantan Bupati Belitung Timur itu, Ashraf pun menyetujuinya. Pasalnya, Ashraf menilai dalam lelang jabatan lurah dan camat, telah mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan.
"Sejauh ini kan lurah camat direspons positif. Puskesmas juga gitu. Puskesmas itu garda terdepan pelayanan masyarakat. Artinya mengharuskan dicek secara visi misi. Dia harus punya kemampuan dan memadai," kata Ashraf.
Hal itu terlihat saat dirinya dimintai komentar soal rencana Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama yang berkeinginan untuk membeli sekolah swasta yang terancam bangkrut untuk dijadikan sekolah swasta.
"Kalau memang itu menjadi kesepakatan antara pihak. Ini kan persoalan melepas dan menambah aset. Keinginan itu wajar saja. Kalau untuk mengantispasi masalah pendidikan, sayang kalau tidak dikelola," ungkapnya, saat ditemui di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (10/6/2013).
Namun, Ashraf menilai, Pemprov DKI harus merapihkan regalusinya terlebih dulu sebelum menjalankan rencananya itu. "Di APBD Perubahan belum ada usulan masalahnya. Kalau iya, kita akan cari tahu sekolah-sekolah swasta mana saja yang mau dilepaskan," tegasnya.
Selain itu, dalam rencana sistem seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan pada Kepala Puskesmas yang juga direncanakan mantan Bupati Belitung Timur itu, Ashraf pun menyetujuinya. Pasalnya, Ashraf menilai dalam lelang jabatan lurah dan camat, telah mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan.
"Sejauh ini kan lurah camat direspons positif. Puskesmas juga gitu. Puskesmas itu garda terdepan pelayanan masyarakat. Artinya mengharuskan dicek secara visi misi. Dia harus punya kemampuan dan memadai," kata Ashraf.
RSS Feed